Negara Islam Negara Islami ?

Negara Islam Negara Islami ?

Akhmad Faizal Reza

Apabila sudah menyangkut dunia perpolitikan, ada beberapa tema sentral yang “tidak pernah selesai”. Maksudnya, tema ini selalu saja mengundang polemik. Salah satunya adalah hubungan antara agama dan negara. Untuk sebagian kalangan, tema ini telah menjelma menjadi keseharian mereka, tentu dalam bentukan dan derajat yang berbeda. Ada yang melaluinya dengan berdarah-darah, atau malah kebalikannya, hanya diwarnai riak-riak kecil, bahkan tak kurang yang melaluinya dengan mulus.

Dan jika menyangkut wacana ini, maka Islam perlu mendapatkan porsi spesial. Sebab, tidak seperti agama lain, Islam merupakan ajaran yang serba meliputi, tidak ada pemisahan antara yang sakral dan profan, dan mengenal doktrin “din wa al dawlah” wilayah politik berada dalam lingkup agama. Sehingga bagi Yadh ben Achour (1992) Islam adalah agama dua kota, artinya politik (negara) dan agama merupakan kesatuan, upaya pengkotak-kotakkan dianggap sebagai pencideraan terhadap hukum-hukum Ilahiah.

Di lain pihak, para pendukung sekularisme malah menafikan hubungan ini, karena bagi mereka agama dan negara memiliki urusan masing-masing dan tidak boleh tumpang tindih. Kerasnya polemik ini turut mewarnai proses historis kelahiran Indonesia. Bung Karno sendiri (1940) ketika mengomentari pemisahan agama dan negara di Turki, pada derajat tertentu sependapat dengan Mustafa Kemal bahwa, “Islam dipisahkan dari negara, agar Islam menjadi merdeka, dan negara pun merdeka. Agar Islam berjalan sendiri. Agar Islam subur, dan negara pun subur pula.” Lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara, ditengarai sebagai jalan tengah untuk menjembatani kehendak berbagai pihak, walaupun pada kenyataannya polemik tersebut tidak pernah selesai hingga sekarang.

Menurut kalangan literal, negara Islam merupakan negara ideal sesuai tuntunan syariah, dan merupakan sebuah “Kerajaan Allah di muka bumi.” Oleh karena itu, apapun bentuknya, negara yang tidak menerapkan syariat harus ditolak, dengan alasan menyalahi hukum-hukum Ilahi, materialis, ateis, dan segudang stigma lainnya. Namun, benarkah negara Islam merupakan tuntunan Islam itu sendiri ?

Dalam memaparkan konsep negara Islam, tidak cukup dengan menyandarkan diri pada tataran teoretis. Setidaknya ada dua batu ujian yang perlu dilalui. Pertama, penelusuran jejak negara Islam dalam tataran historis, sembari menengok kondisi kekinian negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam. Kedua, -tentu saja- membuktikan keberadaan konsep negara yang dimaksud dalam ajaran-ajaran fundamental.

Menelusuri cikal bakal negara Islam, ingatan kolektif kaum muslimin diajak untuk kembali pada periode kenabian Muhammad Saw di Madinah. Sebab, jika pada periode Mekkah, Rasulullah lebih merupakan pemimpin spiritual, maka pada periode Madinah, Rasulullah bukan saja berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi sekaligus sebagai kepala negara. Pada era inilah pertama kalinya “negara Islam” lahir.

Namun perlu diingat, tipikal negara Madinah tidaklah seperti negara-negara modern sekarang. Negara dan pemerintahan di zaman Rasulullah masih berbentuk sederhana, artinya belum ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang sekarang dikenal dengan Trias Politica. Ketiga fungsi ini sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Dan banyak kalangan menilai Rasulullah berhasil memerankan ketiga fungsi ini dengan gemilang.

Sepeninggal Rasulullah, estafet pemerintahan dilanjutkan era Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, aparatus negara semacam birokrasi, lembaga peradilan, lembaga keuangan, serta kelengkapan lainnya belum dibentuk secara tegas. Adapun proses pembentukannya berlangsung bertahap. Di zaman Abu Bakar –seperti dituturkan Engineer (2000)- tentara, polisi maupun birokrat yang merupakan prasyarat negara modern belumlah ada. Bahkan sebagai kepala negara, Abu Bakar, begitu pula penerusnya, Umar, tidak pernah menerima gaji sepeser pun dari negara. Kedua khalifah awal ini harus memikul pekerjaan lain demi menafkahi sanak keluarganya.

Di balik kesederhanaan era ini, satu hal yang dapat dipastikan periode ini merupakan keemasan demokrasi Islam. Penghargaan tersebut tidak berlebihan, sebab umat pada waktu itu sangat leluasa untuk melontarkan kritikan, bahkan dengan nada paling keras sekalipun pada khalifah. Fungsi kontrol sosial benar-benar dapat berjalan. Sebaliknya, khalifah pun memberikan respon yang sangat baik terhadap rakyatnya, tidak hanya terbatas pada kaum muslimin semata. Maka wajarnyalah jika sebagian besar umat Islam menjadikan era Rasululllah dan khulafaur Rasyidin sebagai blue print kepemimpinan ideal.

Namun sayang, era keemasan (golden age) tersebut tidak berlangsung lama. Pasca Khulafaur Rasyidin, perpolitikan Islam justeru mengalami setback dengan lahirnya dinastiisme. Padahal, seperti dituturkan Philip K. Hittti (1962), model semacam ini sama sekali tidak ada presedennya dalam ajaran Islam, bahkan tradisi masyarakat Arab sekalipun. Munculnya model dinasti merupakan akibat tak terhindarkan dari ekspansi Islam ke jantung-jantung peradaban lain, khususnya Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Sasanid, Persia. Para penguasa Islam pasca Khulafaur Rasyidin kemudian meng-copy anasir-anasir kerajaan “adidaya” ini.

Lantas bagaimana dengan kondisi negara-negara Islam dewasa ini ? Jawabannya, sebagian masih meneruskan model negara Islam pasca Khulafaur Rasyidin, dan sebagian lainnya merupakan formula campur aduk antara model pemerintahan peninggalan kolonial serta anasir-anasir Islam. Dalam percaturan internasional, sebagian besar dari mereka masih berkategori negara-negara dunia ketiga yang berkutat dengan hal-hal klasik, semacam kemiskinan, utang yang menumpuk, korupsi yang merajalela, keterbelakangan iptek, dan pemerintahan yang represif terhadap warganya. Pertanyaannya, negara semacam inikah yang diinginkan Islam ?

Jika demikian, negara Islam seperti apakah yang seharusnya didirikan dan dijadikan prototype, serta syariat Islam manakah yang hendak ditegakkan ? Seharusnya dari sinilah segalanya bermula. Sebab, kenyataannya syariat tidaklah tunggal, dan seluruh dunia Islam tidak memiliki konsep yang disepakati bersama-sama mengenai syariat itu sendiri. Dan perlu pula digaris bawahi –karena sering terdapat kesalahpahaman- bahwa syariat tidak sepenuhnya perintah Allah dan Rasulullah, tetapi selebihnya merupakan produk inovasi manusia, dalam hal ini para fuqaha abad pertengahan. Dari sinilah dikenal istilah Man Made Syariah.

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas belum terjawab, sudah sewajarnya upaya peng-iblis-an terhadap konsep negara sekuler perlu ditinjau ulang. Sebab, cita-cita sekuler atau sekularisme –menurut H.M Tahir Ahmad (1997)- hanyalah berarti bahwa suatu pemerintahan tidak akan mendasarkan dirinya pada salah satu kitab suci atau suatu agama tertentu untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas warga negaranya. Tugas pemerintah semata-mata mengurusi kedamaian serta keadilan. Kewenangan negara berhenti sampai di sana, selebihnya –seperti masalah keyakinan- merupakan ruang privat setiap warga negara yang patut dihargai.

Tuntunan ini sesuai dengan misi Islam (lihat An-Nisa : 58), agar penguasa senantiasa memerintah dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Apapun bentuk pemerintahan atau negaranya, I’diluu huwa aqrabu lit taqwa, kerjakan dan lakukan keadilan, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ketiadaan bentuk negara yang baku dalam Islam justeru menunjukan kelebihan Islam. Karena menurut Qomarudin Hidayat –Guru besar tarikh Islam- tujuan diturunkannya Al Qur’an bukanlah menciptakan sebuah negara, melainkan sebuah masyarakat, yaitu masyarakat Qur’ani. Dan jika sudah terwujud, apa perlunya berteriak-teriak mendirikan negara Islam. Wallahu’alam.

Penulis, pemerhati masalah sosial keagamaan, tinggal di Bandung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s